Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Laut Berdasarkan Konvensi-Konvensi Internasional

Sabtu, November 06, 2010



1.OPRC (International Convention on Oil Pollution Preparedness Response and Cooperation 1990)

OPRC adalah sebuah konvensi kerjasama internasional menanggulangi pencemaran laut dikarenakan tumpahan minyak dan bahan beracun yang berbahaya. Dari pengertian yang ada, maka dapat kita simpulkan bahwa Konvensi ini dengan cepat memberikan bantuan ataupun pertolongan bagi korban pencemaran laut tersebut, pertolongan tersebut dengan cara penyediaan peralatan bantuan agar upaya pemulihan dan evakuasi korban dapat ditanggulangi dengan segera.
Pencemaran laut oleh tumpahan minyak bukan merupakan hal yang baru di Indonesia, sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 pencemaran laut dikarenakan tumpahan minyak berulang kali terjadi di Kepulauan Seribu, korbannya adalah para masyarakat pesisir dan nelayan, dampak pencemaran laut oleh minyak sangatlah luas, laut yang tercemar oleh minyak akan menyebabkan gangguan pada fungsi ekosistem di pesisir laut, kehidupan aquatic pantai seperti terumbu karang, hutan mangrove dan ikan akan terganggu. Pada sisi ekonomi, hasil tangkapan seperti udang dan ikan tentu akan beraroma minyak yang berdampak pada nilai jual yang rendah dan mutu ataupun kualitas menurun.Dengan adanya gelombang, arus dan pergerakan
massa air pasang surut, residu minyak akan tersebar dengan cepat. Bila tidak
ditangani dengan segera, pencemaran limbah minyak ini akan membawa dampak kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsi ikan yang tercemar.
Indonesia juga memiliki aturan mengenai pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak dilaut tersebut. Bagi pelaku pencemaran laut oleh tumpahan minyak, dalam hal ini kapal-kapal tanker wajib menanggulangi terjadinya keadaan darurat tumpahan minyak yang berasal dari kapalnya, yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Di Laut.

2.UNCLOS 1982 (United Nations Convention on Law of the Sea 1982)
Konvensi Hukum Laut 1982


(UNCLOS 1982) juga terdapat aturan mengenai tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Pasal 235 Konvensi menegaskan bahwa setiap Negara bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban internasional mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, sehingga semua Negara harus memikul kewajiban ganti rugi sesuai dengan hukum internasional. Setiap Negara harus mempunyai peraturan perundang-undangan tentang kompensasi yang segera dan memadai atas kerugian (damage) yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan laut yang dilakukan orang (natural person) atau badan hukum (juridical person) yang berada dalam jurisdiksinya. Pada umumnya, status tanggung jawab dikenal dengan dua sifat, yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault), dan tanggung jawab langsung dan seketika (strict liability). Oleh karena itu, setiap Negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan hukum internasional yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi untuk kompensasi atas kerugian akibat pencemaran lingkungan laut, dan juga prosedur pembayarannya seperti apakah dengan adanya asuransi wajib atau dana kompensasi.
Tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi dari Negara atau disebut tanggung jawab negara (state sovereignty) merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional,sehingga kalau terjadi pelanggaran kewajiban internasional akan timbul tanggung jawab Negara. Pelanggaran kewajiban internasional tersebut seperti tidak melaksanakan ketentuan-ketenuan yang terdapat dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yang sudah mengikat negaranya. Tanggung jawab Negara dan kewajiban untuk memberikan ganti ruginya sering terjadi dalam kasus-kasus pencemaran laut, seperti dalam kasus Torrey Canyon 1967, Showa Maru 1975, Amoco Cadiz 1978, Exxon Valdez 1989, Mox Plant 2001, Prestige 2002, tetapi belum ada perjanjian yang secara khusus mengatur tanggung jawab Negara dalam hukum internasional. Selama ini persoalan tanggung jawab Negara mengacu pada Draft Articles on Responsibility of States for International Wrongful Acts yang dibuat oleh Komisi Hukum Internasional (International Law Commission) Majelis Umum PBB. Draft Articles yang terakhir adalah Draft Articles tahun 2001, tetapi sebenarnya tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi itu sudah tersebar dalam beberapa perjanjian internasional yang dibuat badan-badan khusus PBB maupun IMO.
IMO banyak mengeluarkan beberapa perjanjian internasional tentang tanggung jawab negara, tanggung jawab sipil, ganti rugi, atau kompensasi seperti yang terdapat dalam beberapa perjanjian berikut ini :

1.International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (CLC), 1976, 1984.

2.Convention Relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of Nuclear Material, 1971 (Nuclear), 1975.

3.International Convention of the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971 (FUND) 1978.

4.Athens Convention Relating to the Carriage of Passangers and their Luggage by Sea, 1974 (PAL) 1987.

5.Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976 (LLMC) 1986.

Indonesia sebagai Negara peserta Konvensi Hukum Laut 1982 mempunyai kewajiban untuk menaati semua ketentuan Konvensi tersebut berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, yaitu antara lain sebagai berikut :

a.Kewajiban membuat peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut yang mengatur secara komprehensif termasuk penanggulangan pencemaran lingkungan laut dari berbagai sumber pencemaran, seperti pencemaran dari darat, kapal, dumping, dan lainnya. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut termasuk penegakan hukumnya, yaitu proses pengadilannya.

b.Kewajiban melakukan upaya-upaya mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut, yang berarti Indonesia mempunyai peralatan dan sumber daya manusia yang memadai.

c.Kewajiban melakukan kerja sama regional dan global, kalau kerja sama regional berarti kerja sama ditingkat negara-negara anggota ASEAN, dan kerja sama global berarti dengan negara lain yang melibatkan negara-negara di luar ASEAN karena sekarang persoalan pencemaran lingkungan laut adalah persoalan global, sehingga penanganannya harus global juga.

d.Indonesia harus mempunyai peraturan dan peralatan sebagai bagian dari
contingency plan.

e.Peraturan perundang-undangan tersebut disertai dengan proses mekanisme
pertanggungjawaban dan kewajiban ganti ruginya bagi pihak yang dirugikan akibat terjadinya pencemaran laut.

Indonesia sudah mempunyai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah (PP) tersebut belum mencakup materi yang diwajibkan oleh Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut, sehingga sebaiknya PP tersebut ditingkatkan dengan Undang-Undang yang materi muatannya mengadopsi ketentuan Pasal 192-237 Konvensi Hukum Laut 1982.

3.London Dumping Convention (Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 1972)

London Dumping Convention merupakan Konvensi Internasional untuk mencegah terjadinya Pembuangan (dumping), yang dimaksud adalah pembuangan limbah yang berbahaya baik itu dari kapal laut, pesawat udara ataupun pabrik industri. Para Negara konvensi berkewajiban untuk memperhatikan tindakan dumping tersebut. Dumping dapat menyebabkan pencemaran laut yang mengakibatkan ancaman kesehatan bagi manusia, merusak ekosistem dan mengganggu kenyamanan lintasan di laut.
Beberapa jenis limbah berbahaya yang mengandung zat terlarang diatur dalam London Dumping Convention adalah air raksa, plastik, bahan sintetik, sisa residu minyak, bahan campuran radio aktif dan lain-lain. Pengecualian dari tindakan dumping ini adalah apabila ada “foce majeur”, yaitu dimana pada suatu keadaan terdapat hal yang membahayakan kehidupan manusia atau keadaan yang dapat mengakibatkan keselamatan bagi kapal-kapal.

4.(Marine Pollution 1973) International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

Kita mengetahui bersama, bahwa Indonesia merupakan salah satu anggota International Maritime Organization (IMO), lalu Indonesia juga wajib mengikuti regulasi internasional mengenai maritime, yaitu Safety Of Life At Sea (SOLAS) 1974, merupakan konvensi yang menyangkut keselamatan dalam kapal dan Marpol sebagai konvensi yang membahasa perlindungan khusunya pencegahan pencemaran di laut. Setelah Indonesia melakukan ratifikasi tersebut tentu sebagai salah satu subjek hukum internasional, Negara wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.
Hal-hal yang diatur dalam Annex (lampiran) Marpol adalah:

1.Annex 1 (Melakukan pencegahan pencemaran terhadap minyak)
2.Annex 2 (Pengawasan pembuangan zat beracun atau bahan kimia)
3.Annex 3 (Pencegahan label zat-zat atau bahan berbahaya didalam paket kemasan)
4.Annex 4 (Pembuangan air limbah ke laut dari aktivitas kapal)
5.Annex 5 (Pembuangan sampah ke laut dari aktivitas kapal)
6.Annex 6 (Polusi udara yang menyebabkan pencemaran laut)

5.CLC (International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969)

Salah satu sumber pencemaran adalah minyak, pencemaran oleh jenis-jenis minyak sebenarnya juga diatur dalam “International Convention on Civil Liability for Oil Pollutiion Damage 1969” (CLC 1969). CLC 1969/1992 merupakan Konvensi Internasional yang mengatur tentang ganti rugi akibat pencemaran lingkungan laut atas tumpahan minyak oleh kegiatan kapal-kapal tanker. Pencemaran atas minyak tersebut dapat dituntut ganti kerugiannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas (Migas). Karena ada beberapa jenis minyak yang bernama “minyak persisten” yaitu minyak yang masuk dalam kategori B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), dimana terdapat bahan kimia yan bercampur didalamnya.
Apabila terjadi pencemaran akibat tumpahan minyak dari kapal di perairan Indonesia dan ZEE Indonesia, maka pemilik kapal (shipowner), atau pemilik fasilitas, bertanggung jawab secara mutlak (strict liability) untuk kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tumpahnya minyak persisten (kategori B3) dari kapal atau fasilitasnya. Hal ini berarti bahwa pemilik kapal atau pemilik fasilitas bertanggung secara langsung, tanpa perlu pembuktian atas kesalahan pada pihaknya. Apabila terjadi pencemaran minyak yang diakibatkan selain oleh tumpahan minyak dari kapal maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan bertanggung jawab secara mutlak (strict liability) untuk kerusakan lingkungan yang disebabkannya. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenangmelakukan paksaan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatanuntuk menanggulangi dan memulihkan kerusakan akibat pencemaran, atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Wewenang tersebut dapat pula diserahkan kepada Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah Tingkat I. Hal ini sebagaimana diatur dalam undang-undang nasional antara lain Undang-undang No. 23 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, walaupun dalam pengaturannya belum diatur secara rinci. Besarnya ganti kerugian dapat ditentukan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi ekonomi terhadap sumberdaya yang terkena dampak.
Kesimpulan
Pencemaran akan dampak lingkungan di laut merupakan suatu masalah yang tidak bisa dilihat dengan sebelah mata, laut merupakan salah satu sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Terdapat keberlangsungan kehidupan di laut, laut juga memiliki fungsi yang sangat penting khususnya untuk ummat manusia, salah satunya adalah sebagai alur pelayaran lintasan kapal, sumber kehidupan seperti kekayaan sumber daya alam yang dapat di konsumsi, eksplorasi dan di produksi oleh manusia, maka dari itu keberadaan laut merupakan tanggung jawab bersama ummat manusia.
Konvensi Internasional yang merupakan salah satu sumber hukum internasional yang berbentuk perjanjian internasional telah mengatur segala sesuatu upaya pencegahan ataupun penanggulangan akibat dampak dari kegiatan maupun aktifitas yang ada di laut. Hukum tersebut mengatur tentang kegiatan keperdataan di laut dan hukum yang mengatur hak, kewenangan dan kewajiban Negara atas kawasan-kawasan laut yang berada di bawah yurisdiksi nasionalnya.


UNCLOS 1982, Marpol 1973, OPRC 1990, London Dumping Convention 1972, CLC 1969/1992 merupakan salah satu produk hukum internasional yang dihasilkan oleh rezim laut hingga saat ini. Dalam pengaturannya, kita dapat membedakan bahwa didalam hukum laut internasional yang bersifat perdata terdapat unsur publik, sebaliknya dalam hukum laut internasional yang bukan bersifat perdata terdapat unsur keperdataannya. Contoh Hukum laut internasional yang bersifat perdata yang memiliki unsur publik adalah

1.Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelabuhan (Port Regulation)
2.Ketentuan-ketentuan hukum mengenai keselamatan pelayaran (Safety of Navigation)
3.Pendaftaran Kapal (Ships Registration)

Contoh hukum laut internasional yang tidak bersifat perdata tetapi memiliki unsur keperdataan adalah

1.Ketentuan-ketentuan mengenai pencemaran laut
2.Ketentuan SFCW (Standard of Training Certification & Watch Keeping)

*Namun saat ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup


Sejak tanggal 3 Oktober 2009, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang kemudian digantikan dengan hadirnya Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Undang-undang ini terdiri dari 17 bab dan 127 pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan
Beberapa point penting dalam UU No. 32 Tahun 2009 antara lain:

1. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
2. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
3. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
4. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
6. Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
7. Kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan
global;
8. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
9. Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
10. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
yang lebih efektif dan responsif; dan
11. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik
pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang kini telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3 komentar:

Pendapat Andre mengatakan...

Terus mengenai hukum internasional. wkwkwkwk......

Anonim mengatakan...

Numpang lewat. Cuma mau nambahin UU no.23 tahun 1997 bukan tentang Pengelolaan Lingkungan Laut, tetapi Lingkungan Hidup. Dan karena artikelnya 2010, berarti sdh ada UU baru no.32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup.
^^

andrian kamil mengatakan...

iya, mohon maaf ada salah pengetikan.. hehe, alhamdulillah sudah direvisi

Memuat...

Support Humanities


Original Video - More videos at TinyPic
 
 
 

Sponsored

Image and video hosting by TinyPic

Supported

Photobucket

Contact





Join Our Facebook Fan PageFollow Us On Twitter